Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja yang bekerja lebih lama, upah mereka harus sesuai dengan skala dan struktur upah yang ditetapkan di tempat kerja atau pabrik.
Pada bulan Maret 2023, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 6 Tahun 2023 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (PERPU) No. 2 Tahun 2022. Undang-undang ini secara resmi mencabut UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini.
Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2023, yang mengubah PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Peraturan baru ini merevisi dan merestrukturisasi beberapa ketentuan tentang Upah Minimum, yang awalnya diatur dalam peraturan turunan sebelumnya. Peraturan ini mempertahankan persyaratan bahwa upah minimum kabupaten dan kota harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang; memperkenalkan formula baru untuk perhitungan upah minimum; dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan formula upah minimum alternatif dalam kondisi tertentu.