Pemberi kerja harus memastikan bahwa tempat kerja nyaman dan dapat diterima oleh pekerja dengan memantau dan mengendalikan tingkat suhu, kelembapan, ventilasi, kebisingan, dan pencahayaan yang sesuai, sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan nasional dan peraturan terkait lainnya.

Kondisi kerja harus dinilai oleh Inspektur Higiene, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) bersertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

REFERENSI HUKUM:

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL. 3 [UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970, PASAL 3];
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA DI PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002, LAMPIRAN 2 (VI, XI) [KEPUTUSAN MENKES TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PERKANTORAN DAN INDUSTRI NO. 1405/MENKES/SK/XI/2002];
PERATURAN MENTERI TENTANG SYARAT-SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN PENERANGAN DI TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964 [PERATURAN MENTERI TENTANG SYARAT-SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN PENERANGAN DI TEMPAT KERJA NO. 7 TAHUN 1964];
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA NO. PER13/MEN/X/2011 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA].