Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berpartisipasi dalam sesi interaktif Forum Bisnis tahunan BWI di Jakarta. Beliau berbagi visi dan programnya untuk terus memperkuat daya saing bisnis di Provinsi Jawa Barat.
Berita | Jakarta, Indonesia | 08 November 2019
Pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi negara, pengembangan kawasan industri, dan kerja sama yang lebih kuat antara pekerja dan manajemen merupakan empat visi utama yang dipresentasikan oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, di hadapan 150 perwakilan industri garmen nasional dan internasional dalam acara tahunan Indonesia Business Forum yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Oktober di Jakarta.
Ridwan berbicara pada Forum yang diselenggarakan oleh ILO melalui program Better Work Indonesia (BWI), sebuah Forum penting yang mengundang ratusan pelaku industri garmen nasional dan internasional di Indonesia setiap tahunnya, termasuk mitra dari pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, serta merek dan pemasok internasional. Program unggulan ILO, Better Work, setiap tahun meninjau kemajuan yang telah dicapai dalam industri garmen, berbagi praktik-praktik yang berhasil dan baik, serta menyoroti pentingnya dialog sosial untuk mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan di sektor garmen.
"Kami fokus pada digitalisasi sebagai cara untuk mengurangi biaya dan bertujuan untuk menjadi provinsi yang paling cepat merespons era digitalisasi sehingga dapat membantu pertumbuhan bisnis."
Partisipasi Gubernur Ridwan dalam Forum ini merupakan tindak lanjut dari keterlibatan yang sedang berlangsung antara program BWI ILO dengan pemerintah Jawa Barat yang bertujuan untuk bersama-sama mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan di industri garmen dan tekstil, termasuk yang terkait dengan sistem dan mekanisme pengupahan. ILO dan program BWI diundang untuk mempresentasikan rekomendasinya mengenai penyelarasan dan penyederhanaan kebijakan pengupahan di Indonesia pada bulan Agustus lalu pada diskusi tripartit Jawa Barat yang bertajuk "Dialog Pencarian Masa Depan" di Bandung.
Meskipun Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai produsen terbesar untuk garmen dan produk tekstil baik untuk ekspor maupun konsumsi domestik, Jawa Barat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan daya saing sektor yang, di tingkat dunia, mengalami kontraksi.
"Sebagai daerah terdekat dari ibukota Jakarta, kami fokus untuk terus menjalin kerjasama dengan industri, khususnya industri garmen, serta membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi revolusi industri," ujar Ridwan dalam sesi interaktif di forum tersebut.
Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, ia membahas pentingnya keterlibatan industri yang lebih besar untuk mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan untuk memastikan lulusan sekolah vokasi memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. "Industri harus mengambil peran yang lebih besar dengan terlibat dalam pengembangan kurikulum dan program pengajaran praktik," katanya.
"Kami sedang mengembangkan kawasan industri khusus yang lebih cocok untuk industri untuk tumbuh. Dengan demikian, akan mudah bagi industri baik yang padat karya maupun padat modal untuk memilih kawasan mereka dan menjadi produktif dengan bisnis mereka."
Untuk melayani kebutuhan industri dengan lebih baik dan menanggapi relokasi beberapa pabrik dari Jawa Barat, Ridwan mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil beberapa tindakan untuk membuat izin usaha lebih cepat, mengurangi biaya, dan mengurangi birokrasi. "Kami fokus pada digitalisasi sebagai cara untuk mengurangi biaya dan bertujuan untuk menjadi provinsi yang paling cepat merespons era digitalisasi sehingga dapat membantu bisnis untuk tumbuh," katanya.
Sebuah kawasan industri, lanjutnya, kini sedang dikembangkan dengan nama Rebana Golden Triangle, yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan industri. "Kawasan industri pertama di Indonesia yang berlokasi dekat dengan pelabuhan dan bandara. Ini akan membantu industri untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas mereka."
"Pemerintah hanya bertindak sebagai mediator, tetapi baik pengusaha maupun pekerja harus memperkuat dialog bipartit. Melalui dialog yang efektif dan dengan memahami kebutuhan kedua belah pihak, kita dapat mencapai hubungan kerja yang harmonis dan perusahaan yang produktif."
Untuk mendorong kerja sama yang lebih baik antara manajemen dan pekerja, beliau menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang kuat antara pengusaha dan pekerja. Di banyak negara, dialog bipartit telah terbukti sebagai alat yang kuat untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan.
"Pemerintah hanya bertindak sebagai mediator, tetapi baik pengusaha maupun pekerja harus memperkuat dialog bipartit. Melalui dialog yang efektif dan dengan memahami kebutuhan kedua belah pihak, kita dapat mencapai hubungan kerja yang harmonis dan perusahaan yang produktif," pungkasnya.