Kerja paksa adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman yang tidak disetujui secara bebas oleh pekerja. Contoh hukuman dapat berupa pembatasan pergerakan pekerja, ancaman kekerasan atau deportasi, uang jaminan yang dibayarkan oleh pekerja, atau penundaan pembayaran upah. Penyitaan atau penahanan dokumen pribadi pekerja, seperti akta kelahiran, ijazah sekolah, atau kartu identitas nasional juga dapat mengindikasikan adanya kerja paksa, karena pekerja mungkin tidak bebas meninggalkan pekerjaan mereka dan mencari pekerjaan di tempat lain. Di bawah Konstitusi Indonesia, semua orang bebas untuk memilih pekerjaan mereka, dan berhak atas penghasilan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Indonesia telah meratifikasi dua konvensi inti ILO yang bertujuan untuk menekan kerja paksa: Konvensi Kerja Paksa No. 29 tahun 1930 (C29 ) dan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa No. 105 tahun 1957 (C105).

Panduan Sumber Daya:

• Memerangi Kerja Paksa: Buku Pegangan untuk Pengusaha dan Bisnis, ILO (2008);
• Panduan Tindakan Mini: Kerja Paksa, ITUC (2008); Bagaimana Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Panduan Praktik Terbaik untuk Serikat Pekerja, ITUC (2009).

REFERENSI HUKUM:

• UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, ARTS. 27(2), 28D(2), 28E(1) [UU DASAR 1945 REPUBLIK INDONESIA, PASAL 27(2), 28D(2), 28E(1)];
• RATIFIKASI KONVENSI ILO TENTANG KERJA PAKSA ATAU KERJA WAJIB (C29), STAATSBLAD KOLONIAL BELANDA NO. 261 TAHUN 1933;
• RATIFICATION OF ILO CONVENTION ON THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (C105), ACT NO. 19 OF 1999 [PENGESAHAN KONVENSI ILO PENGHAPUSAN KERJA PAKSA (K 105), NO. 19 TAHUN 1999];
• UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PEMBUKAAN [UU KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003, PEMBUKAAN].