3 April 2017.
Jakarta - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia akan menyelenggarakan sebuah simposium untuk mempromosikan inovasi dalam kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Acara yang akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 April di Hotel JS Luwansa di Jakarta ini akan melibatkan sekitar 100 peserta dari sektor publik dan swasta untuk berbagi pengalaman dan ide untuk pengawasan ketenagakerjaan yang inovatif dan efektif.
Simposium yang akan dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan ini dirancang untuk mencari strategi inovatif dalam menjawab tantangan-tantangan yang mempengaruhi kepatuhan ketenagakerjaan. Tantangan-tantangan tersebut termasuk kurangnya sumber daya pengawas ketenagakerjaan, pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat, dan munculnya bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak standar.
Mitra-mitra tenaga kerja Indonesia dari serikat pekerja, pemerintah dan bisnis akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan inisiatif-inisiatif terbaru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk peraturan 'kaderisasi ahli norma ketenagakerjaan', atau KNK, yang membangun kapasitas di dalam pabrik dengan mewajibkan adanya seorang ahli norma ketenagakerjaan yang tersertifikasi di semua pabrik.
Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan telah menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan. Simposium ini memberikan kesempatan penting untuk mendiskusikan kebijakan baru yang sedang dikembangkan untuk mengurangi risiko kepatuhan, berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan meningkatkan efektivitas inspeksi, sambil memastikan perlindungan pekerja.
Para peserta akan bertukar pandangan mengenai cara-cara baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dan memastikan pekerjaan yang layak bagi semua, tidak hanya mengacu pada praktik-praktik terbaik nasional dalam meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, tetapi juga pada perkembangan dan pelajaran yang dapat dipetik dari negara-negara lain, termasuk Filipina, Vietnam dan Selandia Baru.
ILO akan hadir untuk berbagi keahliannya, termasuk melalui pengalamannya dengan Better Work, sebuah program internasional yang dijalankan bersama dengan International Finance Corporation dan didedikasikan untuk meningkatkan kondisi kerja dalam rantai pasokan pakaian global. Melalui keterlibatannya dengan 180 merek internasional dan kerja lapangan di pabrik-pabrik - termasuk 200 pabrik di Indonesia - Better Work akan menyajikan pembelajaran yang menunjukkan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja.
Perwakilan dari perusahaan multinasional di sektor garmen, alas kaki, minyak kelapa sawit, dan otomotif juga akan berbagi perspektif mereka dalam diskusi panel dan menyoroti kontribusi sektor swasta serta opsi-opsi untuk kemitraan publik-swasta.
"Simposium ini akan menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi untuk mengembangkan kepatuhan di tempat kerja yang lebih baik," kata Michiko Miyamoto, Direktur Perwakilan ILO di Indonesia. "Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah Indonesia dan mitra-mitra sosialnya dan kami berharap dialog yang dihasilkan akan membuka jalan menuju pengawasan ketenagakerjaan yang lebih modern dan lebih efektif," tambah Dan Rees, Direktur program Better Work.