Hasil penilaian awal menyoroti hal-hal berikut:
Di bidang standar ketenagakerjaan inti:
Pekerja Anak: Ada tiga temuan dalam klaster pekerja anak yang terkait dengan pengusaha yang tidak memiliki sistem untuk memverifikasi usia pekerja sebelum mempekerjakan mereka.
Diskriminasi: Sehubungan dengan diskriminasi, sebagian besar pabrik (92%) tidak patuh dalam klaster ini karena tidak merekrut setidaknya 1% dari pekerjanya yang merupakan penyandang disabilitas.
Kerja Paksa: Tidak ada pabrik yang tidak patuh sehubungan dengan kerja paksa. Temuan ketidakpemenuhan utama sehubungan dengan perundingan bersama (55%) adalah bahwa pekerja tidak diberitahu tentang isi perjanjian, pemberi kerja tidak melaksanakan perjanjian dan/atau perjanjian tersebut memiliki persyaratan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan hukum.
Kompensasi: Pembayaran lembur yang tidak tepat (78%) dan tunjangan jaminan sosial yang tidak memadai (60%) merupakan area utama ketidakpatuhan terkait remunerasi.
Kontrak dan Sumber Daya Manusia: Temuan tentang subkontraktor dan pekerja yang tidak menerima kontrak (88%) dan lemahnya komite bipartit (85%) mencerminkan buruknya prosedur kontrak dan kurangnya komitmen untuk terlibat dalam dialog sosial.
Pelecehan Seksual: Yang menjadi perhatian utama adalah bahwa di delapan pabrik, para pekerja menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pelecehan, pelecehan seksual, dan perundungan di tempat kerja.
K3: Sebagian besar pabrik masih belum patuh dalam hal K3, dan semua pabrik belum sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat.
Laporan sintesis kepatuhan untuk setiap program negara, yang menyajikan analisis ketidakpemenuhan di tingkat agregat. Tujuan dari laporan-laporan ini adalah untuk memberikan informasi yang transparan kepada semua pemangku kepentingan program mengenai kondisi kerja di pabrik-pabrik yang berpartisipasi dalam program ini.