Laporan Tahunan Better Work Indonesia 2020: Tinjauan Industri dan Kepatuhan

31 Mei 2020

"Strategi kami saat ini masih berlaku, tetapi banyak yang telah berubah karena COVID-19. Kita perlu menilai seberapa besar dan permanen perubahan tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kesenjangan dalam tata kelola dan transparansi serta keadilan rantai pasokan global yang telah diungkap oleh krisis kesehatan. Tahun 2020 akan menjadi tahun pembelajaran, adaptasi, dan semoga perubahan di Indonesia dan sekitarnya." Maria Joao Vasquez - CTA Better Work Indonesia

Laporan tahunan terbaru Better Work Indonesia menyoroti hasil penilaian pabrik, upaya perbaikan, dan inisiatif utama dari tahun lalu.
Sepanjang tahun 2019, Better Work Indonesia, bersama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang lebih luas, telah mengadvokasi dan memberikan masukan untuk area kebijakan ketenagakerjaan utama terkait dengan kebijakan upah minimum, reformasi hukum ketenagakerjaan, dan strategi sektoral.

Reformasi Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah Minimum

Better Work Indonesia telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog konstituen dan memberikan saran kepada pemerintah untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan (termasuk merek internasional) untuk memperkuat sistem penentuan upah minimum. Tahun 2019 juga melihat peningkatan kolaborasi antara pembeli dan pemerintah provinsi dalam isu-isu seperti penutupan pabrik.

Memotivasi tempat kerja yang lebih baik

Memiliki komite pekerja-manajemen membantu meningkatkan hubungan di pabrik, karena kebutuhan dan keluhan pekerja ditangani dengan lebih baik. Melalui komite-komite ini, Better Work telah meningkatkan kesadaran di antara para pekerja dan supervisor dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan.

Membangun konsensus tentang penggunaan PKWT

Better Work telah memberikan dukungan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menyebarluaskan pedoman kepada lebih dari 200 pengawas ketenagakerjaan dan mediator di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pedoman ini sekarang digunakan secara luas oleh para pemangku kepentingan industri, termasuk pabrik, merek, dan pengurus serikat pekerja, yang mengarah pada konsensus yang lebih besar tentang isu-isu yang terkait dengan pekerjaan pekerja kontrak. Keberhasilan pedoman ini juga telah mendorong pembeli dan pemangku kepentingan dari industri lain (misalnya sektor kelapa sawit) untuk mengadopsi kerangka kerja serupa yang disesuaikan dengan konteks mereka.

UNDUH LAPORAN

Berlangganan Buletin kami

Ikuti perkembangan berita dan publikasi terbaru kami dengan berlangganan buletin reguler kami.