SLARIE dan para mitranya membuat langkah maju pertama mereka ketika Kementerian Tenaga Kerja pada bulan November membentuk sebuah mekanisme pengaduan untuk memudahkan pendaftaran serikat pekerja.
Sejak proses pemilu tahun 2018, perwakilan serikat pekerja mengatakan bahwa mereka menghadapi kesulitan dengan kantor yang sesuai di beberapa direktorat ketika menyetorkan berkas pendaftaran mereka, dan akhirnya tidak dapat memperoleh salinan resmi dari catatan pengarsipan dan surat-surat resmi lainnya.
Hambatan-hambatan seperti itu telah menyebabkan sejumlah organisasi serikat pekerja di seluruh negeri melihat status mereka sebagai "dibekukan". Keanggotaan serikat pekerja/buruh ganda, model peraturan, pendirian beberapa serikat pekerja/buruh di dalam satu sektor atau perusahaan merupakan beberapa masalah yang juga dianggap tidak jelas oleh kelompok-kelompok serikat pekerja/buruh lokal.
Pembentukan mekanisme nasional dengan tugas menerima pengaduan serikat pekerja/serikat buruh yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diperdebatkan dan memperbaikinya merupakan langkah penting untuk harmonisasi hubungan di antara konstituen tripartit.
"Semua pihak menyambut baik langkah ini," kata Marwa Salah, Koordinator Nasional SLARIE. "Pada pertemuan tripartit kedua di bulan November, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa mereka akan segera mengaktifkan mekanisme ini dan mereka melakukannya. Mereka dengan cepat menyusun dan mengeluarkan keputusan menteri, membentuk komite ini."
Sementara itu, sembilan pertemuan dengan kasus-kasus pendaftaran serikat buruh yang tertunda telah dilakukan. Depnaker telah mengirimkan undangan kepada 47 kasus yang tertunda, dan 35 di antaranya menghadiri pertemuan tersebut.
Sebagai hasilnya, 22 kasus telah diselesaikan dan mendapatkan pendaftarannya. ILO/SLAIRIE dan MOM juga telah menyusun daftar 77 serikat pekerja/buruh yang berstatus "ditangguhkan" untuk ditindaklanjuti pendaftarannya.
Pembicaraan yang sedang berlangsung antara ILO/SLARIE dan mitra lokalnya juga menyoroti kebutuhan yang sangat besar akan kursus pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengasah kompetensi mereka.
Semua pihak telah menyambut baik proposal baru untuk pengembangan panduan prosedural, yang menjelaskan kondisi hukum yang mengatur pendaftaran serikat pekerja/serikat buruh.
"SOP ini akan berfokus pada langkah-langkah, dokumen dan prosedur yang menyertai pendaftaran serikat pekerja/serikat buruh untuk membuat prosesnya lebih sederhana dan transparan," kata Salah. "SOP ini juga akan mencakup penjelasan hukum untuk membantu menghilangkan semua ambiguitas yang mungkin terjadi terkait kondisi yang mengatur pendaftaran serikat pekerja, sekaligus menekankan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses tersebut."